Sunday, October 19, 2014

MINIATUR BIS: HELLO KITTY TOURISMO LAWAS 90'S


PERINGATAN!

Miniatur dapat membuat ketagihan, gagal menabung, dan kantong kering!



Sampingnye


Samping ke depan


Belakang ke samping


Belakangnya
Lampu susun saja, era 90-an.


Depannye ke atas
Sudah generasi berpendingin udara


Interiornye
Spionnye kekecilan dan masangnye amatiran, ndak masalah.



Tourismo 90's
Adiputro
Skala 1:20
Buatan Ardi Kurdi - Semarang
Interior dan ban dari Mayumi
Bodi teripleks
Kaca akliric
Warna dasar cat dan Livery sitiker
Interior Spek Only


Small is Sexy
Miniatur Bis Only


www.bismania.org
Korda Banten BTN-016


Tuesday, October 14, 2014

LK SEJARAH 9 SMP: PERISTIWA POLITIK DAN EKONOMI INDONESIA PASA PENGAKUAN KEDAULATAN


1.       Pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda dilakukan di Den Haag tgl 27 Desember 1949.

2.       Berdasarkan kesepakatan bersama dalam KMB bentuk negara Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS).

3.       RIS adalah negara federasi dengan menggunakan dasar konstitusi yang baru yaitu konstitusi RIS.

4.       Hasil  kesepakatan bersama KMB:
1)    Penyerahan kedaulatan paling lambat 30 Desember 1949.
2)    Kostitusi (Undang-Undang) RIS dipermaklum-kan kepda Kerajaan Belanda.
3)    RIS terdiri dari Republik Indonesia dan 15 negara federal.
4)    Membentuk Uni Indonesia-Belanda yang merupakan badan konstitusi bersama untuk menyelesaikan kepentingan umum.
5)    Penyelesaian masalah Irian Barat dibicarakan satu tahun kemudian.
6)    RIS harus membayar hutang Belanda sejaktahun 1942.

5.       Federasi berasal dari bahasa Belanda Federatie yang berarti negara atau pemerintahan yang terdiri dari gabungan beberapa negara bagian.

6.       Bijjenkomst Federal Overlag (BFO) adalah badan permusyawaratan federal yang dijadikan sebagai wadah musyawarah negara-negara boneka bentukan Belanda pada 27 Mei 1948 (Hasil Perundingan Renville).

7.       Ketua BFO adalah Sultan Hamid II dari Pontianak.

8.       Musyawarah federal berlangsung di Jalan Pegangsaan timur No. 56 tanggal 14 Nov 1949.
9.       Musyawarah federal dihadiri wakil-wakil dari:
1) Pemerintah Republik Indonesia
2) Pemerintah negara bagian
3) Satuan-satuan negara otonom
4) Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)
5) Perwakilan rakyat (DPR)

10.   Pada tanggal 17 Desember 1949 di Bangsal Sitihinggil, Keraton Jogjakarta dilantik Ir. Soekarno sebagai presiden RIS dan Moh Hatta sebagai perdana menteri RIS.

11.   Pemangku jabatan (acting) Republik Indonesia adalah Assaat yang berpusat di Jogjakarta.

12.   Negara Republik Indonesia Serikat adalah negara Indonesia yang berbentuk serikat (federasi) atau negarra yang terdiri dari beberapa negara bagian dan beberapa satuan kenegaraan.

13.   Pembagian negara RIS berdasarkan Konsitusi RIS pasal 1 ayat (1).

14.   Negara bagian RIS:
1) Republik Indonesia
2) Negara Indonesia Timur
3) Negara Pasundan termasuk Jakarta
4) Jawa Timur
5) Negara Madura
6) Sumatra Selatan
7) Sumatra Timur

15.   Stuan kenegaraan otonomi RIS meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tenggara, Banjar, Dayak Besar, Bangka, Belitung, Riau, dan Jawa Tengah.

16.   Tujuan pembentukan RIS oleh Van Mook adalah untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Iindonesia.

17.   Alasan Indonesia menjadi ke NKRI:
1)    Konstitusi RIS menimbulkan perpecahan
2)    Negara bagian dan rakyat ingin kembali ke bentuk NKRI
3)    Pemimpin negara federal lebih berpihak kepada Belanda
4)    Rakyat Indonesia tidak puas denga hasil KMB
5)    Bentk negara federal tidak sesuai dengan cita-cita Proklamasi
6)    Anggota kabinet ingin kembali ke bentuk NKRI
7)    Pembentukan RIS bentukan Belanda tidak sesuai dengan konseptual
8)    Negara boneka akhirnya memilih untuk kembali ke bentuk NKRI

18.   Netherland Idies Civil Administration (NICA) adalah pemerintahan sipil Belanda di Indonesia yang dibentuk oleh Van Mook dan Van der Plass dengan tujuan untuk menjajah Indonesia.

19.   Piagam Persetujaun dihasilkan oleh konferensi bersama antara RIS, RI, dan NIT pada tanggal 13 dan 19 Mei 1950.

20.   Isi Piagam Persetujuan adalah pemerintah RIS dan RI sepakat membentuk negara kesatuan berdasarkan Proklamasi dan membentuk panitia gabungan untuk menyusun UUD negara kesatuan.

21.   UUD hasil Panitia Gabungan dikenal dengan nama UUD Sementara 1950.

22.   Secara resmi pembubaran RIS dan kembalinya ke bentuk  NKRI terjadi pada 17 Agustus 1950.

23.   Pada tanggal 28 Sepetember 1950 Indonesia diterima menjadi anggota PBB ke-60.

24.   Demokrsasi liberal Indonesia adalah kehidupan politik dengan menggunakan sistem pemerintahan rakyat yang mencontoh negara-negara barat.

25.   Masa demokrasi liberal berlangsung antara tahun 1950 sampai 1959.

26.   Keuntungan demokrasi liberal: pemberlakuan multi partai dan mampu melaksanakan pemilu pertama tahun 1955.

27.   Kelemahan demokrasi liberal: sering terjadi pergantian kabinet (kemelut politik) sehingga menimbulkan mosi tidak percaya antar lawan politik.

28.   Berkembangnya sejumlah paratai politik diawali dengan dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden dan Pemerintah tanggal 3 November 1945.

29.   Partai politik yang terbentuk antara lain:
1)    Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) dibentuk tanggal 7 November 1945 dan diketuai oleh dr. Soekiman Wirdjosanjojo.
2)    Partai Komunis Indonesia (PKI) dibentuk tanggal 7 November 1945 dan diketuai oleh Moh. Jusuf.
3)    Partai Buruh Indonesia (PBI) dibentuk tanggal 8 November 1945 dan diketuai oleh Njono.
4)    Partai Rakyat Jelata (PRJ) dibentuk tanggal 8 November 1945 dan diketuai oleh Sultan Dewanis.
5)    Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dibentuk tanggal 10 November 1945 dan diketuai oleh Probowinoto.
6)    Partai Rakyat Sosial (PRS) dibentuk tanggal 20 November 1945 dan dipimpin Sutan Syahrir.
7)    Partai Sosial Indonesia (PSI) gabungan dari PRS pada bulan Desember 1945 dipimpin oleh Sutan Syahrir, Amir Syarifudin, dan Oei Hwee.
8)    Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI) dibentuk tanggal 8 Desember 1945 dan diketuai oleh I.J. Kasimo.
9)    Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai) dibentuk tanggal 17 Desember 1945 dan diketuai oleh J.B. Assa.
10)Partai Nasional Indonesia (PNI) dibentuk tanggal 29 Desember 1945 diketuai oleh Sidik Djojosukarto yang merupakan gabungan dari Partai Rakyat Indonesia (PRI), Gerakan Republik Indonesia (GRI), dan Serikat Rakyat Indonesia (SRI).

30.   Maklumat Wakil Presiden kedua tanggal 14 Desember 1945 berisi tentang pernyataan tanggung jawab pemerintah di tangan dewan menteri (dewan kabinet) yang dipimpin oleh seorang perdana menteri.

31.   Akibat dari dikeluarkannya Maklumat:
1)    Tumbuh suburnya parati politik yang saling berebut pengaruh dan kekuasaan
2)    Merosotnya rasa persatuan karena setiap partai politik memiliki kepentingan sendiri
3)    Tidak stabilnya pemerintahan karena sering terjadi pergantian kabinet

32.   Sering terjadinya pergantian kabinet disebabkan oleh partai politik saling berebut kekuasaan, saling menghambat antarpartai dan tidak ada rasa persatuan.

33.   Kabinet pada masa demokrasi liberal:
1)    Kabinet M. Natsir dari partai Masyumi lengser akibat mosi tidak percaya
2)    Kabiner dr. Sukiman dari koalisi Masyui dan PNI lengser karena dianggap pro-USA
3)    Kabinet Wilopo dari PNI lengser karena mosi tidak percaya
4)    Kabinet Ali Sastrioamidjojo I dari PNI dengan wakil perdana meneteri Wongsonegoro dari PIR dan NU berhasil melaksanakan KAA tetapi lengser karena konflik dengan TNI-AD
5)    Kabinet Burhanudin Harahap dari Masyumi berhasil melaksanakan Pemilu pertama tahun 1955 dan digantikan dengan Kabinet Ali Sastroamidjojo II
6)    Kabinet ir. Djuanda dari non-partai membentuk kabinet baru berdasarkan keahlian (zakken kabinet).

34.   Kehidupan demokrasi liberal tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sehingga Presiden Soekarno, tokoh masyarakat  dan pemimpin partai mengeluarkan Konsepsi Presiden di Istana Merdeka tanggal 21 Februari 1957.

35.   Pokok-pokok penting dalam Konsepsi Presiden:
1)    Demokrasi liberal tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia sehingga harus diubah dengan demokrasi terpimpin
2)    Menciptakan kabinet gotong-royong yang disebut kabinet kaki empat (partai besar yaitu Masyumi, PNI, NU, dan PKI) untuk menciptakan kegotongroyongan nasional.
3)    Pembentukan dewan nasional yang terdiri dari golongan fungsional untuk tujuan memberi nasihat kepada kabinet (semacam Dewan Pertimbangan Agung/DPA).

36.   Konsepsi Presiden menadapat tentangan karena mengubah sistem pemerintahan adalah wewenang konstitusi.

37.   Akibat konflik Konsepsi Presiden, Kabinet Ali Sastroamidjojo II mengembalikan mandatnya kepada presiden.

38.   Pada dasarnya sistem pemerintahan memiliki kelebihan dan kekurangan, berhasil atau tidaknya suatu sistem pemerintahan tergantung pada kesiapan mental dan cara pandang kepribadian.

39.   Upaya Belanda dalam mengganggu kedaulatan:
1)    Angkatan Perang ratu Adil (APRA) di Jawa Barat
2)    Gerakan KNIL pimpinan Andi Aziz di Sulawesi Selatan
3)    Pemberontakan Republik Maluku Selatan

40.   Gangguan keamanan dari dalam negeri:
1)    Negara Islam Indonesia oleh DI/TII pimpinan Kartosuwirjo
2)    Pemerintahan Revulusioner epublik Indonesia (PRRI) di Sumatra
3)    Piagam Perjungan Semesta (Permesta)di Sulawesi Utara

41.   Zakken kabinet adalah kabinet yang terdiri dari orang-orang yang memiliki keahlian sesuai bidang tugasnya masing-masing seperti dalam kabinet Wilopo dan kabinet Djuanda.

42.   Pemilihan Umum (Pemilu) pertama telah direncanaan sejah Kabinet Ali Sastrioamidjojo dan dapat dilaksanakan pada masa kabinet burhanudin Harahap.

43.   Pemilu tahap pertama tanggal 29 Sepetember 1955 untuk memilih anggota DPR.

44.   Pemilu tahap kedua tanggal 15 Desember 1955 bertujuan untuk memilih badan konstituante.

45.   Latar belakang penyelengaraan KAA adalah rasa senasib dan sepenanggungan sebagai bangsa yang dijajah.

46.   Wakil-wakil negara yang hadir dalam Konferensi Kolombo tanggal 28 Apri 1954:
1)    India: Jawaharal Nehru
2)    Pakistan: Moh. Ali
3)    Myanmar (Birma): U Nu
4)    Indonesia: Ali Sastroamidjojo
5)    Srilangka: Sir John Kotelawala

47.   Konfrenesi Bogor (Konferensi Panacanegara II) tanggal 28 Desember 1954.

48.   Konferensi Asia Afrika di Bandung tanggal 18-24v April 1955 yang dihadiri oleh: 5 negara pemrakarsa, 18 negara Asia, dan 6 negara Afika.

49.   Hasil KAA di Bandung:
1)    Kerjasama negara Asia Afrika di bidang ekonomi, budaya, dan perdamaian dunia
2)    Keperluan untuk emmajukan ekonomi di negara Asia Afrika
3)    Saling memberi bantuan teknik dan tenaga ahli untuk pembangunan negara Asia Afrika
4)    Memperluas kerjasama dalam penanaman moda untuk kepentingan bersama
5)    Menyepakati prinsip-prinsip Dasa Sila Bandung

50.   Prinsip-prinsip Dasa Sila Bandung:
1)    Menghormati hak-hak dasar manusia, tujuan, dan asas Piagam PBB
2)    Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa
3)    Mengakui persamaan ras dan semua bangsa
4)    Menyelesaikan perselisihan melalui jalan damai seperti perundingan
5)    Menghormati hak-hak bangsa untuk mempertahankan diri sendiri

51.   Pasukan Garuda I dikirim ke kawasan Timur Tengah karena di Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser ingin menasionalisasikan Terusan Suez yang kemudia diserang oleh gabungan Inggris, Prancis, dan Israel.

52.   PBB membentuk Uniteds Nations Emergency Forces (UNED) untuk memilihara perdamaian di Timur Tengah atas usulan Lester B. Pearson (mentri luar negeri Kanada) tanggal 5 Nov 1956.

53.   Pasukan Garuda I diterbangkan ke Mesir bulan Januari 1957 yang dipimpin oleh Kol. Hatono dan digantikan dengan Letkol. Saudi.

54.   Pasukan Garuda II dikirim ke Republik Kongo (Zaire) yang sedang mengalami perang saudara pada bulan Juni 1960 dipimpin oleh Kol. Prijatna.

55.   Atas prakarsa Sekjen PBB Dag Hammaeskjold dibentuklan United Nations Operation for The Congo (UNOC) untuk membantu pemulihan keamanan dan ketertiban di Rep. Kongo.

56.   Komando Pasukan Khusus Indonesia (Kopasindo) Garuda III dikirim ke Republik Kongo yang dipimpin oleh Brigen. Kemal Idris.

     1.       Pengiriman pasukan garuda merupakan salah satu bukti nyata bahwa pemerintah Indonesia menjalankan politik bebas aktif.

2.       Bebas artinya segala bentuk usaha dalam mengatur rumah tangga negara dan menentukan nasib negara sendiri dan menolak campur tangan negara lain.

3.       Aktif artinya bangsa Indoensia ikut serta dalam memilihara perdamaian dunia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

4.       Kongferensi Tingkat Tinggi (KTT) negara non-blok dilakasanakan di Beograd (Ibukota Yugoslavia) pada tanggal 1 – 6 September 1961.

5.       Tujuan KTT non-blok adalah negara berkembang tidak melibatkan diri dalam kancah pertentangan politik antara Amerika Serikat dengan Rusia.

6.       Negara pemrakarsa KTT non-blok adalah India, Indonesia, Yugoslavia, Mesir, dan Afganistan.

7.       Latar belakang dikeluarkannya Dekrit Presiden:
1)    Gagalnya konstitusi dalam menetapkan UUD
2)    Perdebatan dalam situasi politik
3)    Pemberontakan dari dalam dan luar negeri

8.       Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 bertujuan untuk memberlakukan kembali UUD 1945.

9.       Pertimbangan dikeluarkannya Dekrit Presiden:
1)    Anjuran kembali ke UUD 1945 tidak memperoleh keputusan dari konstituante
2)    Konstituante tidak dapat menyelesaikan tugasnya karena anggotanya menolak bersidang
3)    Kemelut dalam konstituante membahayakan persatuan dan menghalangi pembangunan

10.   Isi pokok Dekrit Presiden 5 Juli 1959:
1)    Pembubaran badan konstituante
2)    Kembali ke UUD 1945
3)    Membentuk MPRS dan DPAS

11.   Sisi positif Dekrit Presiden:
1)    Menyelamatkan negara dari ancaman perpecahan dan krisis politik
2)    Memberikan pedoman negara yang jelas sesuai dengan UUD 1945
3)    Merintis pembentukan lembaga tertinggi negara (MPRS) dan lembaga tinggi negara (DPAS)

12.   Sisi negatif Dekrit Presiden:
1)    Memberikan kekuasaan penuh kepada pre-siden terhadap MPR dan lembaga tinggi lain
2)    Memberi peluang bagi kalangan militer untuk terjun ke dunia politik

13.   Setelah Dekrit Presiden, demokrasi liberal berganti menjadi demokrasi terpimpin.

14.   Penyimpangan dalam demokrasi terpimpin yaitu  kepemimpinan presiden secara mutlak.

15.   Pidato Presiden Soekarno tanggal 17 Agustus 1959 dengan judul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” dinyatakan sebagai manifesto politik atau sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

16.   Lemabaga tertinggi negara diintegrasi menjadi menteri dan presiden membubarkan DPR yang diganti dengan DPR-GR.

17.   PKI memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan demokrasi terpimpin melalui aktivitas Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis).

18.   Sistem ekonomi terpimpin adalah presiden secara langsung ikut serta dalam mengatur perekonomian.

19.   Politik luar negeri bebas aktif diganti menjadi paham blok-timur dengan membentuk politik luar negeri Jakarta – Phom Penh – Pekking.

20.   NEFO (New Emerging Forces) adalah kelompok negra dan bangsa tertindas yang gigih menentang imperialisme dan kolonialisme, serta neo-kolonialisme/nekolim.

21.   OLDEFO (The Old Established Forces) adalah sebutan bagi negara-negara yang berjiwa penjajah atau yang termasuk blok barat.

22.   Akibat konfrontasi dengan Malaysia, pada tanggal 3 Mei 1964 presiden mencanangkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora).

23.   Isi Dwikora:
1)    Memperkuat pertahanan revolusi
2)    Membantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Serawak, dan Brunei untuk menggagalkan negara boneka Malaysia

24.   Bukti pelaksanaan politik mercusuar adalah pembangun Monas dan Gelora Bung Karno.

25.   Indonesia menyatakan diri keluar dari Olimpiade Internasional karena alasan Olimpiade ikuti banyak negara Oldefo.

26.   Sebagai gantinya pemerintah membuat GANEFO (Games of the new emerging forces) pada tanggal 10 November 1963 di Jakarta.

27.   Menentang keras kemerdekaan Malaysia karena bukan kehendak rakyat Malaysia, melainkan kehendak Inggris sebagai bentuk nekolim.

28.   Keluar dari keanggotaan PBB tanggal 7 januari 1965 karena alasan Malaysia diterima Dewan Keamanan tidak tetap PBB.

29.   Indonesia menempatkan dirinya dalam blok NEFO sebagai mercusuar, yaitu sebagai penerang agar diikuti oleh pengikut negara blok-timur.

30.   Komando siaga dibentuk untuk pelaksanaan Dwikora di wilayah barat yang dipimpin oleh Marsekal Madya Umar Dani.

31.   Komando siaga mengirimkan ribuan pemuda pasukan sukarelawan ke Malaysia sehingga dengan tidak langsung Indonesia telah iut campur dalam masalah negara Malaysia.

32.   Komando Siaga ditingkatkan menjadi Komando Mandala Siaga (kolaga).

33.   Keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB sangat disayangkan negara sahabat sehingga negara Indonesia terpencil dari pergaulan bangsa-bangsa lain dan semakin dekat dengan Tiongkok (Blok-timur).

34.   Konfrontasi dengan Malaysia baru berakhir setelah Orde Lama digantikan dengan Orde Baru, sekaligus memperbaiki hubungan dengan negara sahabat, dan kembali menjadi anggota PBB.

35.   Upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar adalah peraturan pemotongan nilai uang (sanering) yang berlaku sejak 19 Maret 1950.

36.   Kebijakan tersebut diberi nama Gunting Safruddin sesuai dengan nama Menteri Keuangan saat itu Syafruddin Prawiranegara.

37.   Isi peraturan sanering adalah penentuan uang yang bernilai 2,50 Gulden ke atas dipotong menjadi dua sehingga nilai rillnya menjadi setengah.

38.   Kekurangan kas keuangan negara (defisit) setelah pengakuan kedaulatan membuatan Indonesia meminjam uang ke negara lain termasuk Belanda.

39.   Menteri Kemakmuran Ir. Djuanda mendapatkan kredit dari Exim Bank of Washiton senilai US$ 100 juta.

40.   Perubahan struktur ekonomi kolonial ke struktur ekonomi nasional dilakukan oleh dr. Soemitro Djojohadikusomo (Menteri Perdagangan).

41.   Sistem Ali-Baba memberikan kredet untuk pengusaha pribumi agar mampu bersaing dengan pengusaha lain.

42.   Peristiwa ekonomi pada masa demokrasi terpimpin:
1)    Dana Revolusi adalah menarik sumbangan dari pengusaha yang diberi izin impor untuk membayar Deffered Payment (DP) khusus.
2)    Undang-Undang Pokok Bank Indonesia yang memutuskan bahwa neraca Bank Indonesia tidak boleh dipublikasikan sehingga BI tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik.
3)    Laju inflasi tidak terkendali 650 % karena BI mencetak uang kertas tanpa perhitungan.

Sumber: Tim Abdi Guru. 2007. IPS Terpadu untuk SMP Kelas IX. Jakarta: Erlangga.